Kita ngumpul yuk! Hari minggu depan tanggal 23 Juli. Sambil ngobrol-ngobrol tentang Bandung. Soalnya telinga saya agak panas nih. Salah seorang kawan berbisik, “Banyak oknum-oknum nakal yang selama ini tiarap,  berbisik-bisik bahwa Pak Wali sebentar lagi bakal habis kontrakan-nya. Nanti juga yang punya rumah bakal balik lagi.”

Mungkin orang-orang ini adalah pihak paling bahagia dengan kenyataan bahwa Kang Emil memang berencana akan meninggalkan Pendopo. Entah ke Gedung Sate atau kembali ke kantornya di Cigadung.

Saya? Dua bulan yang lalu saya termasuk orang  yang sangat kecewa mendengar keputusan Kang Emil. Apalagi Kang Emil mengatakan hal ini dengan sangat lugas, tanpa ditutup-tutupi, langsung ke telinga kami -para relawan. * Jleb-jleb-jleb. Salah satu teman yang juga mendengar langsung, sempat curhat, “Rasanya seperti diputusin pacar di tengah jalan”.

Sebelumnya, saya berpikir bahwa skenario terbaik bagi Bandung adalah skenario di mana walikota yang sekarang akan meneruskan kepemimpinannya selama dua periode –dengan benar-benar memprioritaskan perbaikan birokrasi di periode dua. Tapi kenyataannya tidak. Skenario itu bubar karena sang pemeran utama tidak mau lagi mengambil slot pemeran utama di film yang sama. Gara-gara hal ini, selama dua bulan lebih, saya tidak mau mendengar polatak-politik. Politik sucks, pikir saya.

Yang saya lupa adalah —politik dari jaman dulunya memang sudah sucks; apalagi bagi keluarga yang rumahnya masih kebanjiran, bagi seorang bapak muda yang masih belum juga punya pekerjaan, bagi pengusaha kecil yang dipersulit izin usahanya, bagi pegawai negeri jujur yang terjebak dalam sistem yang korup, dan banyak orang Bandung lainnya.

Kalau begini, jadi malu sendiri, masih pantaskah saya, warga golongan menengah yang masih dikaruniai makan kenyang, tempat tinggal nyaman, teman yang banyak, waktu yang cukup dan pikiran yang normal –bilang sucks-sucks-sucks –lalu menutup mata?

———-

Tidak lama sesudah mengantar Kang Emil ke kursi Walikota, saya –seperti seorang tentara yang baik, balik kanan dan kembali ke barak. Kalau ada yang meminta bantuan dalam proyek-proyek kota ini, saya lebih banyak menolak.

Tapi ternyata keputusan kembali ke barak, bukan cerminan keputusan yang 100% bertanggung jawab. Dalam analogi ‘si akang dan birokrasinya’ –yang mirip ‘pembalap formula narik angkot keor’, saya malah memutuskan untuk nonton di tribun. Padahal sang pembalap membutuhkan semua ahli yang ada untuk membantu di pit stop. Mengisi bahan bakar, mengganti ban yang gundul, penyetelan mekanik, sampai memperbaiki mesin.

Tanpa kru pit stop, nothing gets far.

———

Sekarang rasanya mulai tergambar sesuatu yang ‘luput’ dari perjuangan di tahun 2013: mendudukan warga terbaik sebagai Walikota Bandung ternyata tidak cukup. Tanpa membantu walikota untuk memperbaiki sistem dan menggerakan birokrasi kota, sama saja dengan menyuruh dia balap grand prix tanpa kru pit stop.

Masalahnya, Bandung tampak tidak banyak belajar dari pengalaman ini. Belakangan, kita tetap dibuat terperangah melihat begitu banyaknya baligo dan spanduk bakal calon walikota Bandung yang sedang mengukur popularitas di pinggiran jalan. Seakan-akan wajah ganteng mereka dapat memecahkan masalah Kota Bandung. *yaa itu juga kalo mukanya ganteng…

Tahukah bahwa ternyata kemenangan pilkada, sebenarnya bukan gambaran keberhasilan kepemimpinan mereka di masa depan?

Yang jauh lebih penting, tahukah mereka cara menggerakkan aparatur pemerintahannya untuk bekerja melayani publik secara profesional? <== dengan mengatakan ini, bukan berarti saya berpendapat bahwa calon walikota terbaik adalah calon dari birokrat. Karena walau berasal dari kalangan birokrasi, sementara portfolio birokrasi terbaik yang dia bina adalah birokrasi yang ada sekarang …. ya manggaa … sekolah dulu lagi, kali’.

Kalau mau jujur, kekurangan pilkada dengan sistem pemilihan langsung di antaranya adalah terlalu intens-nya budaya kompetisi yang tercipta di antara para calon pada masa kampanye –yang tidak nyambung dengan budaya evaluasi, analisa, koreksi di dalam birokrasi.

Lihat saja nanti, dalam debat calon walikota tahun depan, bakal banyak calon yang menyampaikan kritik pada walikota sebelumnya, tapi dirinya sendiri miskin pendapat dan solusi inovatif yang dapat diterapkan –untuk memperbaiki birokrasi.

Padahal tanpa perbaikan birokrasi yang efektif, akan terbuang percuma inisiatif berbagai komunitas di Bandung yang jumlahnya sulit ditera. Sebagian besar inisiatif ini bisa jadi tidak akan terakomodasi, mangkrak, merayap bagai keor, atau -menunggu dipanggil ajal setelah pergantian kepemimpinan.

——————–

Saya sudah putuskan bahwa diri saya tidak akan ada dalam tim balap ke Jawa Barat. Saya tidak punya hati meninggalkan mimpi Kota Bandung yang masih level Juara Harapan #eh. Dan rasanya saat ini saya juga tidak akan mengambil posisi bergabung dalam tim pemenangan calon-calon walikota selanjutnya. Belum saatnya lah. Kita cari tahu dulu siapa sebenarnya pemimpin selanjutnya yang layak untuk Kota Bandung.

Saya salut pada teman-teman yang sudah bulat tekad mencalonkan diri sebagai bakal calon Walikota Bandung 2018-2023. May God be with you, guys. Jangan lupa baca bismilah dan resapkan arti kata-kata ‘dengan nama Allah’ itu ke dalam hati dan langkah teman-teman. Mohon maaf kalau saya juga belum bisa bergabung dalam tim teman-teman.

Bukan tidak setia kawan. Tapi prediksi saya, selama 6 bulan ke depan akan muncul belasan tim sukses yang akan bekerja keras memenangkan kandidatnya masing-masing (on whatever it cost). Tapi saya tidak yakin akan ada cukup banyak orang yang meluangkan waktu untuk mendidik masyarakat mengenai proses demokrasi itu sendiri. Mengenai; apa itu pilkada, posisi mereka sebagai pemilih, seadil mungkin membuka profil-kapasitas-program para bakal calon, mengajak masyarakat berpikir dingin dan pandai dalam memutuskan pilihan, berusaha secara obyektif mempelajari kelemahan-kelemahan administrasi sebelumnya, mencari solusi-solusi bersama birokrasi –dan berusaha agar pemilihan walikota tahun depan tidak berubah menjadi bencana sosial.

Bencana sosial? … Lur, kita belum lama melihat pilkada DKI kemarin. Luka yang ditimbulkan sebuah pilkada untuk 10 juta penduduk DKI itu, telah membuat luka parutan yang dalam pada diri 250 juta penduduk Indonesia. Sendi-sendi dan perekat bangsa ini kering dan nyeri. Bandung harus bisa membuktikan bahwa kita bukan obyek trik politik busuk mereka. Kita yang punya rumah ini! Koruptor dan politisi urakan lah yang kontrakan-nya sebentar lagi habis.

Maukah hari minggu depan, tanggal 23 Juli 2017 –sambil ngupi-ngupi, bandrekan, ngemil awug, sambil bermaaf-maafan, –kita ngumpul berbicara tentang Bandung 2018?

Kalau mau, silahkan ngacung di bawah ya, lur. Ada pendapat? silahkan tulis di bawah. Punya ide tempat di mana ngumpul yang enak? silahkan usulkan di bawah. Mau ngajak teman? silahkan di-tag temannya di bawah.

Karena di Bandung hidup adalah udunan –bayar masing-masing, ya 😀

***blog ini ditulis sebagai sebuah status di Facebook dengan link https://www.facebook.com/ben.wirawan/posts/10155531666159776?comment_id=10155531936514776&notif_t=feed_comment&notif_id=1500198800781786