Agak telat sebenarnya untuk menulis tentang kemerdekaan. Tapi gatel juga setelah melihat sebuah tulisan lama ini. 

—–

“Sekarang mengenai kemerdekaan orang Indonesia. Perjuangan kemerdekaan ini adalah  perjuangan kelas atasan yang mengambang, bukan perjuangan rakyat yang sebenarnya.

Rakyat tidak akan beroleh giliran untuk waktu yang lama lagi …… Kalaupun nanti di sini nantinya ada pemerintahan sendiri, tak satu pun akan berubah bagi orang kecil.

Bakal ada nantinya oligarki pribumi -dan sangat boleh jadi oligarki orang malas -dan buruh biasa (koeli) akan buruk nasibnya, sama saja seperti sekarang. Si Inlander tidak punya belas kasihan terhadap siapa pun, termasuk pada bangsanya sendiri. (ditulis oleh Willem Walraven, Wartawan Hindia Belanda, pada 19 Januari 1940)

Walraven ini adalah orang Belanda yang menikah dengan seorang wanita Sunda bernama Itih, waktu dia jadi tentara KNIL di Cimahi. Kemudian dia lama tinggal di Malang karena dia hanya merasa cocok tinggal di daerah yang dingin.

Selama menjadi wartawan di Hindia Belanda, dia disebut sebagai orang dengan ‘split personality’ -karena sering nyerang pihak-pihak yang berbeda ( tak pandang bulu pihak Kolonial ataupun Nasionalis, atau siapa pun) dengan tulisannya.

Saya akui bahwa pendiri bangsa ini adalah orang-orang idealis yang telah rela mengorbankan jiwa dan raganya, tapi saya juga mengakui bahwa terlalu banyak orang lain yang membonceng perjuangan ini untuk kepentingan pribadinya.

Korupsi itu adalah hal jamak yang sudah dilakukan sejak tanah ini masih dalam cengkraman VOC. Lupa? Nah, reminder nih, VOC itu bangkrutnya karena korupsi mereka sendiri, baru sesudah itu kerajaan Belanda mengambil alih ‘pengelolaan’ Hindia Belanda. Bangsa ini sempat menjadi ‘double victim‘, sudahlah sumber dayanya dibeli di bawah todongan senjata, lalu keuntungannya dikorupsi pula.

Menariknya dulu AD pun turun tangan untuk memberantas korupsi, hal ini dilakukan karena negara masih dalam darurat. Cuplikan ini saya ambil dari portal apakabar:

“JAKARTA – TNI-AD adalah pelopor gerakan pemberantasan korupsi di
Indonesia. Exercise ini diawali oleh Panglima Siliwangi ketika di
bulan Agustus 1956 menangkap seorang menteri dan seorang mantan
menteri atas dugaan korupsi.

Di tahun 1957, walau pun negara sedang
menghadapi krisis politik, konstitusional dan pembangkangan oleh
daerah-daerah, KSAD selaku pelaksana Penguasa Perang Pusat
menerbitkan peraturan demi peraturan untuk mencegah korupsi atau
menjerat koruptor.

Peraturan-peraturan tentang pemeriksaan kekayaan pribadi, pengusutan dan penuntutan itu — karena pasal pasal KUHP tak cukup ampuh menindak korupsi — kemudian dikuatkan menjadi Perpu 24/1960. KSAD Jenderal
Nasution yang juga adalah Menteri Keamanan Nasional (MKN)
memimpin “Operasi Budhi”.

Sasarannya justru perwira perwira AD yang sedang memimpin perusahaan perusahaan negara dan warlordism di daerah-daerah.

Gerakan Nasution ini memang bermula untuk menjaga citra AD
yang baru saja diterima menjadi junior partner dalam pemerintahan.
Panglima Siliwangi (Tentara dan Teritorium Jawa Barat yang
membawahkan Ibu Kota Jakarta), Kolonel Kawilarang, 12 Agustus 1956
menangkap mantan Menteri Penerangan Syamsudin Sutan Makmur. Keesokan
harinya, Roeslan Abdulgani, mantan Sekjen Kementerian Penerangan yang
sudah diangkat menjadi Menteri Luar Negeri, juga ditangkap. Keduanya
diduga menerima uang sogok dari seorang pengusaha untuk mendapatkan
order cetak surat suara Pemilu 1955. ”

Nah kalau ini saya ambil dari antikorupsi.org http://antikorupsi.org/indo/content/view/11117/2/ :

Perang melawan korupsi gencar dilakukan pada masa demokrasi liberal. Salah satu yang diadili adalah Menteri Kehakiman Djodi Gondokusumo.

Pesta itu berlangsung meriah. Diselenggarakan di kediaman Wakil Presiden Mohamad Hatta, Jakarta, Jumat, 12 Agustus 1955, keriaan itu digelar untuk menyambut kabinet baru Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Semua menteri baru dan lama hadir dalam resepsi itu.

Tapi seorang tak datang: Mr Djodi Gondokusumo, Menteri Kehakiman pada kabinet sebelumnya. Dalam pesta itu, Djodi hanya mengirim karangan bunga ucapan selamat. Djodi memang tidak bisa hadir malam itu. Beberapa jam sebelumnya, sekitar pukul empat seperempat, Ketua Umum Partai Rakyat Nasional (PRN)—pecahan Partai Nasional Indonesia—itu dijemput truk Powerwagon berlambang Korps Polisi Militer di rumahnya, Jalan Teuku Umar 44, Menteng, Jakarta Pusat.

Djodi ditangkap dengan tuduhan korupsi. Dalam penangkapan itu Djodi mengenakan jas wol dan berdasi. Kejaksaan Agung bergerak cepat. Beberapa jam setelah penangkapan itu, kejaksaan menggeledah sebuah rumah di Jalan Kenari 22, Jakarta, yang sering dikunjungi Djodi. Dalam brankas di rumah itu, ditemukan uang kertas Rp 135 ribu—jumlah yang tak sedikit kala itu.

Keesokan harinya, penangkapan dilanjutkan. Satu demi satu, kaki-tangan Djodi di kantor Jawatan Imigrasi, Partai Rakyat Nasional, dan Kementerian Kehakiman dicokok jaksa. Tak kurang dari sepuluh orang ditangkap di hari kedua, termasuk dua jaksa yang bekerja di Biro Pengawasan Orang Asing Jawatan Imigrasi.

Dua pekan kemudian, rekening bank Djodi dibekukan. ”Tersangka sudah lama kami ikuti,” kata Jaksa Agung Soeprapto dalam konferensi pers sehari setelah penangkapan. Dia membantah kasus ini bermuatan politis. Penangkapan baru bisa dilakukan beberapa jam setelah pelantikan kabinet baru karena, ”Secara psikologis, kurang tepat jika penangkapan dilakukan pada saat dia masih menteri,” kata Soeprapto. ”Ini bukan soal berani atau tidak.”

Jadi kita harus menerima fakta ini, nampaknya korupsi memang sudah marak sejak dulu, dan dari dulu pula sudah dilakukan berjamaah.

Yang tidak boleh itu; menerima bahwa korupsi harus jadi masa depan anak-anak kita –apalagi masa depan mereka dalam berjamaah. Amit-amit. Naudzubillah!